ANALISA PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KAS ATAS BELANJA PERJALANAN DINAS PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT

RAMADHANI FITRI, DINI (2018) ANALISA PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KAS ATAS BELANJA PERJALANAN DINAS PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP.

	Text COVER.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (53kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB)
	Text LEMBAR PERNYATAAN.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB)
	Text ABSTRAK.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (180kB)
	Text BAB I.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (400kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (180kB)

Abstract

Penulisan tugas akhir ini dilatarbelakangi oleh setiap instansi dapat dipastikan melakukan kegiatan perjalanan dinas. Dalam melakukan perjalanan dinas, tentunya ada prosedur penatausahaan pengeluaran kas agar kas yang dikeluarkan efisien dan perjalanan dinas yang dilakukan dapat berjalan secara efektif. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini, untuk mengetahui prosedur penatausahaan pengeluaran kas untuk belanja perjalanan dinas. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif yang menggambarkan masalah yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan yang terdiri dari obeservasi dan wawancara dengan studi kepustakaan. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas akan diberi surat perintah dari atasannya yang menugaskan. Setelah melakukan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas harus segera mempertanggunjawabkan perjalanan dinasnya dengan mengumpulkan dokumen berupa rincian biaya, surat perintah, kwitansi penerimaan, visum/SPPD, dan laporan yang disertai foto kegiatan dan telah ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas. Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum sedangkan untuk biaya transport, biaya penginapan, sewa kendaraan sesuai dengan pengeluran riil karena pelaksana perjalanan dinas harus memberikan bukti berupa bon pembayarannya. Pembayaran biaya perjalanan dinas menggunakan dua mekanisme, yaitu: mekanisme uang persediaan (UP) dan mekanisme pembayaran langsung (LS). Dalam menatausahakan pengeluaran kas, bendahara pengeluaran harus mempertanggungjawabkan secara administratif dan fungsional kepada kepala SKPD sesuai dengan peraturan gubernur yang berlaku. Prosedur penatausahaan pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sudah berjalan efektif dan efisien. Kata kunci: Perjalanan Dinas, Pengeluaran Kas, Penatausahaan

Actions (login required)

View Item