MEKANISME PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) YANG KADALUARSA PADA CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG II SOREANG

MAYANGSARI, RISA (2017) MEKANISME PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) YANG KADALUARSA PADA CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG II SOREANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG.

	Text 1. COVER.docx Download (20kB)
	Text 2. SURAT PENGESAHAN LEMBAGA.docx Download (14kB)
	Text 4. ABSTRAK.docx Download (13kB)
	Text 5. KATA PENGANTAR.docx Download (19kB)
	Text 6. DAFTAR ISI.docx Download (16kB)
	Text BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (23kB)
	Text BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (30kB)
	Text BAB III.docx Restricted to Registered users only Download (114kB)
	Text BAB IV.docx Restricted to Registered users only Download (15kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (13kB)

Abstract

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang memiliki kontribusi besar dalam pemenuhan sumber-sumber pendapatan daerah dengan akumulasi jumlah kendaraan bermotor mencapai 15.750.624 unit, sekitar 85,38% adalah kendaraan roda dua atau sekitar 13.447.117 unit di Jawa Barat.. Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah tempat dimana kendaraan bermotor terdaftar. Piutang pajak kendaraan bermotor selalu meningkat setiap tahunnya dengan jumlah sekitar 25,15% pada Desember 2015 dan 29,51% pada Desember 2016, terlihat bahwa piutang pajak kendaraan bermotor meningkat 4,36%. Disamping terjadinya kadaluarsa, piutang Pajak Kendaraan Bermotor sudah tidak mungkin dapat ditagihkan. Atas dasar hal tersebut piutang yang tidak efektif untuk ditagihkan maka diusulkan agar piutang dapat dihapuskan. Dalam melaksanakan penghapusan piutang Pajak Kendaraan Bermotor harus didasarkan pada hasil penelitian dan penelusuran piutang yang ada sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini dengan menggunakan metode deskriptif serta data yang diperlukan yaitu melalui observasi dan wawancara pada instansi terkait. Penelitian ini membuktikan bahwa panghapusan denda piutang Pajak Daerah pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang adalah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2014.

Actions (login required)

View Item