TINJAUAN SANKSI ADMINISTRASI KUP PASAL 7 AYAT (1) ATAS MASA PPN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

NURHALISAH, RISA (2018) TINJAUAN SANKSI ADMINISTRASI KUP PASAL 7 AYAT (1) ATAS MASA PPN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA. Diploma thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG.

	Text COVER.docx Download (31kB)
	Text 20180912014430.pdf Download (478kB)
	Text abstrak dll.docx Download (35kB)
	Text BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (27kB)
	Text BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (39kB)
	Text BAB III.docx Restricted to Registered users only Download (48kB)
	Text BAB IV.docx Restricted to Registered users only Download (20kB)
	Text Daftar pustaka.docx Download (13kB)

Abstract

Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat diharapkan dari sumber penghasilan lainnya, demi tercapainya sebuah negara yang makmur dan sejahtera maka pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk kepatuhan dalam melaporkan SPT yaitu dengan adanya sanksi administrasi KUP pasal 7 ayat (1) atas masa PPN dengan melakukan penerapan sanksi administrasi tersebut maka diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggarnya sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan pendapatan negara pun meningkat pula. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui sanksi administrasi KUP pasal 7 ayat (1) atas masa PPN , mengetahui penerapan sanksi administrasi tersebut, hambatan serta upaya yang dilakukan oleh pihak DJP itu sendiri , dimana sanksi yang dikenakan adalah sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.0000 rupiah. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan atau menguraikan secara sistematis keadaan, kejadian, dan peristiwa-peristiwa yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan kemudian melakukan analisis atas objek penelitian tersebut. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentai. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan sanksi administrasi pasal 7 ayat (1) telah sesuai dengan Standar Operating Procedure yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya surat tagihan pajak (STP) dan juga telah sesuai dengan tugas dan fungsi bagian nya masing – masing dinatara tugas dan fungsi nya adalah : 1) Data Masuk 2) Mengawasi PKP yang terdaftar dan masih Aktif 3) Terlambat PKP yang tidak melaporkan SPT masa PPN yang dilakukan oleh (empat) seksi yaitu Waskon, pelayanan, pemeriksaan dan eksten Hambatan yang terjadi yaitu mengenai kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan banyak ny wajib pajak yang memberikan alamat kosong yang menyebabkan berkurangnya pendapatan terhadap kas negara. Upaya yang dilakukan oleh pihak KPP bojonagara adalah dengan melakukan berbagai penyuluhan keberbagai tempat dan melakuakn kunjungan visit.

Actions (login required)

View Item